Pertemuan Dharmawanita Pusat Sumber Daya Geologi

 

Jumat, 19 Februari 2016, bertempat di Auditorium Gedung D lantai 4, kantor Pusat Sumber Daya Geologi, Dharma Wanita Persatuan Badan Geologi Unit Pusat Sumber Daya Geologi mengadakan pertemuan. Pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka mempererat tali silaturahmi diantara anggota Dharma Wanita Persatuan, Karyawati, dan ibu-ibu purnabakti di Lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi. Acara yang berlangsung sekitar 3 jam ini memiliki beberapa agenda diantaranya Sosialisasi PP No. 10 tahim 1983 dan Perubahannya Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, acara Ramah Tamah, Bazar, dan Arisan.

Untuk agenda Sosialisasi PP No. 10 tahun 1983 dan Perubahannya (PP no.45 tahun 1990) Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, narasumbernya adalah Bapak Suharno, SH., yang merupakan kepala subbagian Kepegawaian Pusat Sumber Daya Geologi. Dalam presentasi materi yang berlangsung sekitar 1.5 jam itu, dijelaskan mengenai aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

 

PNS yang telah melangsungkan perkawinan,wajib mengirimkan     laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat secara hirarki selambat lambatnya 1(satu) tahun tmt perkawinan dilangsungkan termasuk bagi PNS yang telah menjadi Janda/ Duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi atau PNS pria yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang. PNS Pria yg akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin secara tertulis terlebih  dahulu dari Pejabat. Ijin diberikan oleh pejabat apabila telah memenuhi  salah     satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.Syarat alternatifnya antara lain:

 

  • ·        Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti isteri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan
  • ·        Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
  • ·        Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun

 

 

 

Sedangkan syarat kumulatifnya adalah:

 

  • ·        Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari isteri PNS
  • ·        PNS Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup
  • ·        Ada jaminan tertulis dari PNS Pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

 

 

 

Sedangkan untuk perceraian, seorang PNS yang akan bercerai wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat, dan perceraian dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu salah satu atau lebih alasan dibawah ini terpenuhi:

  1. Salah satu Pihak Berbuat Zina;
  2. Salah   satu   pihak   menjadi  Pemabuk, Pemadat / Penjudi ;
  3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah;
  4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
  5. Salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat;
  6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 
 

Penjelasan materi tersebut cukup menarik antusias dari para ibu-ibu dharma wanita Pusat Sumber Daya Geologi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada sesi tanya jawab yang berlangsung setelah sesi presentasi materi. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan pengumuman pemenang arisan pada periode tersebut. Pertemuan yang secara rutin diadakan setiap 2 bulan sekali ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi diantara ibu-ibu dharma wanita, karyawati, dan ibu-ibu purna bhakti di lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi.