Sosialisasi Peraturan Tentang Pemberhentian Dan Pensiun Pns, Serta Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

 

Bertempat di kantor BPPTKG, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi,  Jl. Cendana No.15, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sub Bagian Kepegawaian Pusat Sumber Daya Geologi menyelenggarakan acara sosialisasi peraturan tentang pemberhentian dan pensiun PNS, serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Acara berlangsung pada tanggal 14 – 16 April 2016 dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh bagian, bidang dan kelompok penyelidikan dari Pusat Sumber Daya Geologi. Acara sosialisasi ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pusat Sumber Daya Geologi yaitu Bapak Suharno, SH.

Pemberhentian PNS

Pengertian Menurut PP 32 Tahun 1979:

·        Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian Yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS.

·        Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian Yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satuan organisasi negara, tetapi masih berstatus sebagai PNS.

·        Hilang adalah suatu keadaan diluar kemampuan dan kemauan tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui masih hidup atau MENINGGAL DUNIA.

·        BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS

Menurut UU ASN pasal 87 ayat 1, PNS diberhentikan dengan hormat karena:

·        Meninggal Dunia

·        Atas permintaan sendiri

·        Mencapai BUP

·        Perampingan organisasi atau kebijakan  pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini

·        Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

Sedangkan ayat 2 dan 3 berbunyi :

·        Ayat (2) : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan  hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana

·        Ayat (3) : PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

Menurut ayat 4, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

·        Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45

·        dihukum penjara  atau kurungan berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

·        Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,atau

·        Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Pensiun

Pensiun adalah hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah

Batas usia Pensiun diatur dalam UU ASN pasal 90. Sedangkan untuk jabatan fungsional, batas usia pensiun diatur dalam PP no.21 tahun 2014, pasal 2 ayat 2 yaitu sebagai berikut:

1.      58 th bagi Jab Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan

2.      60 Tahun bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional:

·        ahli Utama dan Ahli Madya

·        Apoteker

·        Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri

·        Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri

·        Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama

·        Medik Veteriner

·        Penilik

·        Pengawas Sekolah

·        Widyaiswara Madya dan Muda

·        Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden

3.      65 th bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional:

·        Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian

·        Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya

·        Widyaiswara Utama

·        Pengawas Radiasi Utama

·        Perekayasa Utama

·        Pustakawan Utama

·        Pranata Nuklir Utama, atau

·        Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hak pensiun antara lain:

Diberhentikan dengan hormat:

·        Bagi PNS yang minta pensiun (APS) Usia minimal 50 th dan masa kerja minimal 20 th

·        Bagi yang telah mencapai BUP masa kerja minimal 10 th

·        Bagi PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena sakit yang disebabkan karena Dinas berhak pensiun tanpa terikat pada usia dan masa kerja

·        Bagi PNS yang sakit bukan disebabkan karena Dinas berhak pensiun apabila minimal memiliki masa kerja 4 th

·        Dalam hal terjadi penyederhanaan organisasi,

·        PNS berhak pensiun apabila telah berusia minimal 50 th dan masa kerja minimal 10 th

·        PNS yang meninggal dunia/tewas kepada janda/dudanya berhak pensiun tanpa terikat usia dan masa kerja

Sistem Pendanaan Pensiun

·        PAY AS YOU GO, adalah sistem pendanaan pensiun dimana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh  pemerintah pada saat pegawai memasuki masa pensiun;

·        FULLY FUNDED, adalah sistem pendanaan pensiun dimana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dimasa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur secara bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja selama pegawai masih aktif bekerja.

 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara

Dasar Hukum yang digunakan adalah:

·        Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN

·        Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian

Peserta JKK dan JKM adalah CPNS, PNS, PPPK, serta Pejabat Negara (UU 12 tahun 1980)

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi :

·        dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;

·        dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

·        karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

·        dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau

·        mengalami penyakit akibat kerja.

Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat Kecelakaan Kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.  

1.      Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya

2.      Cacat Penurunan Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjanaannya

3.      Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan

Iuran JKK dan JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

Iuran JKK dan JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk detail lebih lanjut, dapat dibaca pada slide presentasi berikut:

- Peraturan tentang Pensiun

-Peraturan tentang JKK dan JKM