Percepatan Kebijakan Satu Peta (one Map Policy) Pada Peta Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara Dan Panas Bumi

Diawali dengan adanya arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 27 Oktober 2014, yang mengamanatkan bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy harus segera dikerjakan dan diimplementasikan, maka pada tanggal 21 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII yang salah satu fokusnya adalah Kebijakan Satu Peta. Pada tanggal 4 Februari 2016, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000, dimana salah satu tujuan dari Perpres ini adalah terpenuhinya satu peta skala 1 : 50.000 yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. 
Beberapa manfaat dari kebijakan satu peta ini adalah dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan data spasial, akurasi perencanaan tata ruang dan akurasi perencanaan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kegiatan yang dilakukan dalam percepatan kebijakan satu peta terdiri dari tiga langkah, yaitu kompilasi diawali dengan pengumpulan data peta tematik oleh Kementerian/Lembaga. Langkah kedua adalah integrasi, yaitu superimpose peta tematik di atas peta RBI 1:50.000 dan langkah ketiga adalah sinkronisasi penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta. 
Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) direncanakan dilaksanakan mulai Tahun 2016 dan dapat selesai pada Tahun 2019. Seluruh kegiatan kompilasi atau pengumpulan data dilaksanakan pada tahun 2016, dilanjutkan bertahap sampai dengan tahun selanjutnya. Kegiatan integrasi dilaksanakan mulai tahun 2016 sebanyak 17 peta tematik, tahun 2017 bertambah menjadi 53 peta tematik, tahun 2018 bertambah menjadi 77 peta tematik dan di tahun 2019 dapat selesai integrasi seluruh peta tematik yaitu sebanyak 85 peta tematik. Kegiatan sinkronisasi juga dilaksanakan mulai pertengahan tahun 2016 dan selesai tahun 2019. 
Beberapa Aspek yang dilakukan pada tiga kegiatan KSP diantaranya, untuk kompilasi aspek yang diperhatikan adalah kelengkapan data, metadata dan pemilahan data. Untuk integrasi aspek yang diperhatikan adalah datum & sistem proyeksi serta penyamaan referensi dengan RBI, dan pada sinkronisasi aspek yang diperhatikan adalah overlay antar peta tematik dan analisa data yang clear and clean. 
Terdapat 19 Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat pada Percepatan KSP ini, salah satunya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari 19 Kementerian/Lembaga tersebut akan menghasilkan sebanyak 85 peta tematik, dimana 18 peta tematik diantaranya merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM sebagai walidatanya. Badan Geologi bertanggung jawab sebanyak 10 dari 18 peta tematik tersebut, dan tiga diantaranya berada di Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi sebagai walidatanya, yaitu Peta Sumber Daya Mineral, Peta Sumber Daya Batubara dan Peta Sumber Daya Panas Bumi. 
Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi sebagai walidata peta sumber daya mineral, batubara dan panas bumi berencana memanfaatkan kegiatan Kebijakan Satu Peta ini untuk memperbaiki data neraca sumber daya mineral, batubara dan panas bumi dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pertambangan Energi dan Mineral di Daerah, Bapenas dan BIG dalam menyusun peta potensi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi skala 1:50.000. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, tahun 2016 akan difokuskan pada Pulau Kalimantan dan Bali, Tahun 2017 Pulau Sumatera dan Sulawesi serta Tahun 2018 Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 
Rencana layer yang akan ditampilkan pada peta potensi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi skala 1:50.000 untuk percepatan kebijakan satu peta, yang semula hanya berupa titik keterdapatan potensi neraca sumber daya mineral, batubara dan panas bumi akan ditambahkan dengan wilayah daerah prospek, sehingga terdapat peningkatan kualitas data sumber daya mineral, batubara dan panas bumi.
 
 Gambar 1. Rencana Layer Peta yang akan ditampilkan
 
 
 Gambar 2. Peta Potensi Batubara dengan kondisi data saat ini
 
 
 Gambar 3. Peta Potensi Batubara skala 1 : 50.000 dengan perbaikan kualitas data, penambahan pada layer daerah prospek
 
 
 Gambar 4. Peta Potensi Mineral Bukan Logam dengan kondisi data saat ini
 
 
 Gambar 5. Peta Potensi Mineral Bukan Logam skala 1 : 50.000 dengan perbaikan kualitas data, penambahan pada layer daerah prospek