Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Hasil Evaluasi B06 Tahun 2016

 RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL HASIL EVALUASI B06 TAHUN 2016

Oleh : Retno Rahmawati Lestari


Badan Informasi Geospasial telah menyelenggarakan rapat pembahasan progress percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk hasil evaluasi B06 Tahun 2016. Rapat telah dilaksanakan di Aula Utama Badan Informasi Geospasial, tanggal 14 Juni 2016. Rapat dihadiri oleh peserta dari perwakilan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan percepatan KSP, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial.

Rapat dibuka dan disambut oleh Dr. Ir. Nurwadjedi, M.Sc Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG. Kemudian rapat dipimpin oleh Moderator Dr. Gatot Haryo Pramono, B.Sc  dan narasumber Ir. Agus Hikmat, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG dan Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian, yang diwakili oleh Ibu Metri.

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan hasil monev yang telah dilakukan oleh kantor staf kepresiden dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KSP. Target Renaksi B04 sebagian besar telah disampaikan dan telah dievaluasi oleh Kantor Staf Presiden. Setelah direview secara umum dari target 70 tema dari 80 tema, dari 70 tema tersebut telah dikelompokkan data yang lengkap dan belum lengkap. Sebagian besar data tersebut belum lengkap, maka pada rapat ini akan dibahas mengenai kriteria-kriteria data yang diinginkan agar dilonggarkan sehingga target pelaksanaan KSP dapat tercapai

Agenda pada rapat ini juga akan melakukan identifikasi penganggaran kegiatan KSP di K/L terkait. Hasil identifikasi akan digunakan untuk menyurati K/L yang belum menganggarkan kegiatan KSP. Yang perlu diperhatikan adalah penganggaran terkait penyediaan IGT baru yang menjadi target renaksi KSP.

Pada kesempatan ini, Kementerian Perekonomian menyampaikan agar kegiatan KSP menjadi Prioritas Nasional, kegiatan KSP ini akan ada kode khusus di Kementerian Keuangan. Pada rapat ini terdapat formulir Kuestioner Komitmen Penganggaran Per K/L Tahun 2016-2017 pada dukungan program percepatan implementasi kebijakan satu peta. Bagi Kementerian yang belum melakukan penganggaran akan dilaporkan kepada Bappenas.

Terdapat perubahan orientasi pencapaian target, yang semula berbasis tema berubah menjadi berbasis wilayah sesuai dengan arahan Presiden. Diharapkan Tahun 2016 tim ini akan menyelesaikan Pulau Kalimantan, beberapa Provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan. Tahun 2017 Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi dan di Tahun 2018 Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial menyampaikan mengenai beberapa tantangan dan solusi pada kegiatan KSP, yaitu K/L penanggung jawab kurang komunikasi dengan instansi terkait lainnya untuk pencapaian target  sehingga Perlu koordinasi antara K/L penanggung jawab dan instansi terkait lainnya. Kontak person K/L belum dapat berkomunikasi dengan Satgas secara optimal sehingga perlu dipastikan kontak person aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan apabila diperlukan K/L menyampaikan kontak person yang terbaru. Beberapa K/L belum paham penggunaan sistem monev KSP sehingga diperlukan sosialisasi internal sistem monev. Beberapa target renaksi sulit untuk dicapai sehingga K/L perlu mengkonsultasikan dengan Satgas terkait kendala yang dihadapi dan jika dianggap perlu, pejabat eselon 1 dapat bersurat kepada Sekretaria, beberapa data dalam format non digital geospasial sehingga data perlu dikonversi ke format digital geospasial. Terbatasnya anggaran [termasuk pemotongan] untuk menyusun IGT sehingga K/L untuk mengajukan anggaran 2016-2017 ke Bappenas.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, berdasarkan arahan prioritas penyelesaian Kalimantan, terdapat implikasi arahan tersebut, diantaranya, berdasarkan arahan, rencana aksi Perpres tidak perlu diubah dan penyesuaian untuk mengakomodasi target Kalimantan dapat dilakukan di level teknis (melalui SK Menteri jika diperlukan), K/L perlu menyesuaikan rencana kerja dan anggaran untuk penyelesaian pembuatan peta sesuai target dan arahan di tahun 2017.

Dengan adanya pertemuan kali ini, masing-masing Kementerian/Lembaga telah mengetahui mekanisme penilaian dan bagaimana cara penilaian diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Energi Sumber Daya Geologi, khususnya Badan Geologi yaitu Pusat Sumber Daya Geologi dapat mengacu pada penilaian tersebut untuk perbaikan IGT Peta Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk mendapatkan nilai yang baik.

 

 

 
Suasana Rapat Koordinasi Hasil Evaluasi B04 Tahun 2016