Rakortek Igt Tahap Ii

 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tahap II Penguatan Kerangka Kerja Lembaga Negara dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta

Oleh : Retno Rahmawati Lestari


Selasa, 2 Agustus 2016 bertempat di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Badan Informasi Geospasial telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tahap II dengan tema Penguatan Kerangka Kerja Lembaga Negara dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta. Agenda Rakortek tersebut adalah pemaparan hasil evaluasi target B-06 rencana aksi percepatan KSP dan persiapan pemenuhan target B-09 rencana aksi percepatan KSP. Rakortek dihadiri oleh undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustruan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Badan Informasi Geospasial. Pada rakortek ini, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Sekretariat Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pusat Survei Geologi, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Deputi Tematik Dr. Nurwaji yang mewakili Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kebijakan satu peta (OMP) merupakan salah satu prirotas kegiatan dari Pemerintah Presiden Jokowi, sehingga telah diluncurkan Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, percepatan OMP diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pemberian perizinan dan penetapan penataan ruang. Terkait dengan penyelenggaraan IGT di tingkat nasional, terdapat empat aspek positif dari percepatan KSP selama kurun waktu 6 bulan ini, yaitu Komunikasi antar K/L dalam penyelenggaraan IGT terjalin cukup baik, sehingga diketahui rencana dan target penyelenggaraan IGT nasional, Proses berbagi data antar K/L semakin efektif dan efisien termasuk dengan menggunakan geoportal, IGT yang dihasilkan memiliki kualitas yang diharapkan setelah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh tim percepatan KSP, Penganggaran untuk ppenyelenggaraan IGT nasional terkoordinasi melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian.

Fokus dari materi pada rapat kali adalah untuk berdikusi mengenai capaian-capaian yang telah diperoleh untuk B04 dan B06, serta rencana kerja mendatang. Beberapa hasil evaluasi B06 yang disampaikan adalah pada tahapan kompilasi 83 tema dari 85 tema yang eksisting telah terkumpul dimana 66 tema diantaranya mencakup wilayah Kalimantan. Harapan kami terkait pengumpulan data : sesuai dengan arahan Bapak Menko Perekonomian, kualitas data yang diserahkan oleh K/L harus dapat dipertanggungjawabkan, K/L yang belum mengumpulkan data Kalimantan untuk segera menyelesaikan di Tahun 2016 ini. Pada tahapan integrasi sudah terselesaikan 13 tema dari 17 tema yang menjadi target di tahun 2016, pada tahapan sinkronisasi IGT sudah dimulai dengan penyusunan pedoman teknis oleh Kemenko Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial.

Pada sambutan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Sekretaris Tim PKSP beliau menyampaikan bahwa Pemerintah sejak lama telah menyadari perlunya perbaikan terhadap kondisi data spasial secara nasional – yang dituangkan dalam Perpres No. 9/2016 terkait Percepatan Kebijakan Satu Peta. Hingga saat ini, kegiatan yang telah dilakukan meliputi Rakortek Pokja dan Wali Data yaitu pada tanggal 29 Februari 2016, penyerahan peta dasar RBI pada Pra-Rakornas pada tanggal 14 April 2016, kegiatan Kompilasi peta tematik sebanyak 83 tematik sampai dengan akhir Juli 2016, dimulainya proses verifikasi data IGT, serta sosialisasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) kepada para Pemerintah Daerah pada tanggal 21 Juli 2016.

Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik selama pelaksanaan PKSP sejauh ini adalah bahwa masih diperlukan perbaikan yang substansial baik terhadap IGT maupun IGD kita. Satu pesan dari Menko Perekonomian adalah bahwa beliau tidak ingin produk peta yang dihasilkan pada Kebijakan Satu Peta ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara format, skala, maupun ketersediaan informasi data.
Pelaksanaan PKSP ini dipantau secara langsung oleh Presiden melalui Kantor Staf Presiden dan sekarang telah melalui dua kali penilaian, yaitu B04 dan B06. Hasil verifikasi pencapaian di B06 menunjukkan bahwa sebagian besar K/L masih belum dapat memenuhi 50% dari capaian kegiatan yang diamanatkan dalam Perpres, yang berarti penilaian seharusnya masih merah namun sebagai Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, kami memberikan dispensasi penilaian di B06 dengan persyaratan bahwa K/L terkait harus menandatangani Pakta Integritas untuk bersamasama memperbaiki kualitas peta tematik sesuai dengan mandat Perpres dengan target penyelesaian pada periode pelaporan B09 (September 2016). Sampai sekarang, masih terdapat 10 Wali Data peta yang belum menandatangi dan kami berharap agar komitmen ini dapat dibuktikan dengan tandatangan Pakta Integritas.

Pada rakortek ini disampaikan hasil capaian B06, yaitu terdapat 13 target akhir tercapai dimana kegiatan selesai secara keseluruhan dan memenuhi target, 60 target antara tercapai dimana kegiatan selesai pada B06 dan memenuhi target, 1 target antara belum sempurna yaitu sebagian target terpenuhi, 1 tidak ada laporan yaitu laporan tidak dikirimkan ke aplikasi monev KSP, 5 target akhir tidak tercapai yaitu kegiatan tidak tercapai dan 10 target antara tidak tercapai yaitu kegiatan tidak tercapai. Hasil capaian B06 untuk Kementerian ESDM, 13 IGT pada warna hijau dan 3 IGT pada warna merah, kekurangan ini diharapkan dapat diperbaiki pada penilaian B09.
Pada Kementerian ESDM, hasil penilaiannya adalah 13 target akhir tercapai adalah yaitu Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1 : 50.000. Terdapat 60 target antara tercapai adalah Peta Air Tanah skala 1:50.000, Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000, Peta Geologi skala 1:100.000, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000, Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000, Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000, Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:50.000, Peta Hidrogeologi skala 1:100.000, Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000, Peta Sumber Daya Mineral skala 1:50.000, Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000 danPeta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000. Dan 10 target antara tidak tercapai adalahPeta Jaringan Listrik skala 1:50.000, Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk skala 1:50.000, Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 dan Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000.

Kegiatan utama dari KSP ini terdiri dari tiga langkah, yaitu Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi. Pada proses kompilasi IGT, telah terkompilasi data eksisting sebanyak 83 tema dari 85 tema yang tercantum di Renaksi Perpres 9/2016. Terdapat 66 tema dari 85 tema yang mencakup wilayah Kalimantan. Terdapat dua tema yang tidak terkompilasi, yaitu dari Kemendari untuk tema Peta Perda Tanah Ulayat min 50K, dengan alasan : beberapa perda sudah diterbitkan tetapi tidak disertai peta dan yang kedua dari Kementerian ESDM untuk tema Peta Jaringan Serat Optik 50K, dengan alasan IGT tersebut bukan tupoksi dari Kementerian ESDM.
Proses integrasi telah selesai sebanyak 13 tema, masih dalam proses sebanyak 36 tema dan belum diproses sebanyak 36 tema. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah : diperlukan SDM yang cukup dan handal untuk verifikasi data, diperlukan sumberdaya di K/L untuk proses editing data dan update IGD (peta RBI dan LPI) sesuai dengan kondisi terkini. Beberapa solusi dalam menghadapi tantangan adalah : BIG bekerja sama dengan PPIDS (Universitas) untuk verifikasi data, beberapa K/L mengalokasikan anggaran dan SDM untuk editing data dan BIG melakukan perbaikan IGD sesuai dengan masukan K/L.

Hasil dari proses sinkronisasi, pedoman dalam sinkronisasi IGT sedang disusun oleh Kemenko Perekonomian dan BIG. Sinkronisasi IGT belum dilakukan karena menunggu selesainya proses integrasi dari beberapa IGT. Tahap selanjutnya adalah menentukan keterkaitan antar IGT untuk proses sinkronisasi.
Beberapa hasil kesimpulan pada pertemuan Rakartek ini adalah
1.    Produk peta yang dihasilkan pada Kebijakan Satu Peta oleh K/Lharus bisa dipertanggungjawabkan secara format, skala, maupun ketersediaan informasi data.
2.    Terkait dengan perencanaan anggaran, K/L diharapkan menganggarkan penyelenggaraan IGT di tahun 2017 untuk prioritas di wilayah Sumatera dan Sulawesi.
3.    Sampai B06, telah terkompilasi data eksisting sebanyak 83 tema dari 85 tema yang tercantum di Renaksi Perpres 9/2016, dimana 66 tema diantaranya mencakup wilayah Kalimantan.
4.    K/L yang belum mengumpulkan data di wilayah Kalimantan diharapkan segera melaksanakannya di 2016.
5.    Pada tahapan integrasi IGT, 13 tema sudah selesai diintegrasikan dari 17 tema yang menjadi target untuk diselesaikan pada tahun 2016.
6.    Pada tahapan sinkronisasi IGT,  penyusunan pedoman teknis sudah dimulai disusun oleh Kemenko Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial.  
7.    Sistem monitoring KSP oleh Kantor Staf Presiden  adalah bahwa pada B12, seluruh peta  harus sudah selesai 100% agar mendapatkan status hijau, jika kurang dari 100% akan merah
8.    Penilaian kuantitas data dilakukan oleh tim internal K/L. Verifikasi konten tematik adalah tanggung jawab K/L.
9.    Jangka waktu pengumpulan data diperpanjang menjadi 6 minggu sebelum waktu pelaporan. Akan dilakukan 3 kali tahapan verifikasi di bulan Agustus sampai September 2016.
10.    Klinik geospasial untuk perbaikan data akan diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian dan BIG sehingga K/L dapat menyelesaikan editing data sesuai dengan hasil yang diharapkan
11.    Pakta Integritas merupakan bentuk komitmen dari walidata untuk mewujudkan peta tematik sesuai dengan standar penilaian verifikasi yang difasilitasi oleh Satuan Tugas 1.Pakta Integritas ditujukan pada peta-peta yang ditargetkan selesai pada B03 dan B06, dengan komitmen selama tiga bulan ke depan sejak ditandatangani. Penandatanganan pakta integritas diselesaikan sampai tanggal 5 Agustus 2016.

 

 
Gambar 1. Suasana Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tahap II


Gambar 2. Suasana Working Grup II untuk Kementerian ESDM bersama Kementerian PUPR, Perhubungan, Luar Negeri, Dikbud dan PPN/Bappenas
 
Gambar 3. Suasana Diskusi antara Kementerian ESDM dengan verifikator dari BIG dan Kemenko Perekonomian pada Working Grup II