Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Esdm Tentang Neraca Sumber Daya Mineral Dan Batubara

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara
 
Badan Geologi melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) bertugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara dan panas bumi. Salah satu fungsi penting yang diemban, adalah penyusunan neraca sumber daya bidang mineral, batubara dan panas bumi. Hal ini merupakan amanat dan tindak lanjut pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2017 ini, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi telah membentuk Tim Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM Tentang Neraca Sumber Daya Mineral dan Energi. Tim ini dibentuk untuk mempercepat penyusunan RPermen tersebut, sebagai regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan data sumber daya mineral dan energi dari daerah ke pusat untuk mendukung penerbitan neraca sumber daya dan cadangan yang valid secara nasional.

Penyusunan neraca sumber daya mineral dan energi, juga berfungsi sebagai media informasi serta sharing mengenai data sumber daya mineral dan energi yang tersebar di seluruh Indonesia. Neraca ini berguna untuk mendukung kesinambungan nasional yang berdasarkan potensi sumber daya mineral dan energi sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan pembangunan maupun pengembangan wilayah. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, dapat menjadi payung hukum dalam melakukan penyusunan neraca mineral dan energi terutama untuk alur data eksplorasi.

Secara maraton, Badan Geologi menyelenggarakan rapat kemajuan kerja Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Neraca Sumber Daya Mineral dan Energi. Rapat terakhir diselenggarakan di Pos Pengamatan Gunungapi Guntur, Garut, Jawa Barat selama tiga hari Senin sampai dengan Rabu, 15 - 17 Mei 2017 yang dihadiri oleh perwakilan dari PSDMBP, Sekretariat Badan Geologi dan Biro Hukum KESDM.  Rapat ini juga merupakan tindak lanjut pembahasan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2017.
Tim Hukum Badan Geologi juga berharap, Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini diharapkan sebagai regulasi yang dapat mengakomodir pelaksanaan perolehan serta pengelolaan data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara oleh Badan Geologi untuk penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional.

Rancangan Peraturan Menteri ESDM Tentang Penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional juga merupakan mandat dari Pasal 6 ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran CC huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 675 huruf e Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Data yang dicantumkan dalam neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, selanjutnya akan mencantumkan komoditas mineral logam sebanyak 23 komoditas, mineral bukan logam dan batuan sebanyak 54 komoditas dan batubara. Data neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara sudah tersedia dalam bentuk WebGIS dan dapat diakses di website http://psdg.geologi.esdm.go.id. Output yang dihasilkan selanjutnya, setelah adanya Peraturan Menteri ESDM ini, Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional ditetapkan oleh Keputusan Menteri ESDM.

Beberapa pokok penting yang dibahas pada rapat ini adalah, sumber data penyusunan neraca mineral dan energi, sumber data berasal dari kegiatan yang dihasilkan oleh Badan Geologi dalam bentuk softcopy dan hardcopy, yang terdiri dari laporan survei tinjau, laporan prospeksi, laporan eksplorasi. Sumber data lainnya adalah sumber data yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian Lainnya (misalnya LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi, Balitbang di Daerah) dan sumber data yang dihasilkan oleh Badan Usaha dalam bentuk softcopy dan hardcopy, yang terdiri dari Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Kegiatan Eksplorasi, terdiri dari Laporan Penyelidikan Umum dan Laporan Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Tahunan.

Data sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang terdapat dalam laporan perusahaan yang dikirim pemberi ijin harus berasal dari hasil perhitungan competent person yang diakreditasi oleh Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI). Badan Geologi berperan dalam verifikasi perhitungan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara pada kegiatan presentasi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) dan evaluasi laporan eksplorasi studi kelayakan yang diselenggarakan oleh Ditjen Minerba. Badan Geologi bersama dengan Ditjen Mineral dan Batubara menyusun neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. Menteri ESDM menetapkan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara berdasarkan usulan Kepala Badan Geologi.

Pada rapat ini juga dibahas mengenai alur data eksplorasi. Berdasarkan mandat UU No 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Perusahaan pemegang IUP/KK/PKP2B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri wajib menyampaikan Laporan Eksplorasi atau Data dan/atau informasi kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan kepada pihak penerbit ijin tersebut sesuai dengan kewenangannya, untuk kemudian disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Maka alur data eksplorasi tersebut akan dijelaskan pada Rapermen ini.

Pembahasan selanjutnya, PSDMBP akan segera menyusun stakeholder mapping penggunaan dan penerima manfaat neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. Mengingat neraca sumber daya mineral dan batubara telah digunakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya, PSDMBP juga akan menyusun SOP mengenai alur penyerahan data dan informasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. Materi tersebut akan dibahas pada pertemuan berikutnya yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2017, ditargetkan draft RPermen ini dapat selesai dibahas di Biro Hukum ESDM dan siap ditandatangani pada Bulan September 2017.
(Retno Rahmawati Lestari, Wiwi Resmiasih, PSDMBP).
 
 
 

Rapat Penyusunan Rapermen ESDM tentang Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara di Garut, Jawa Barat

 


Alur Data Laporan Eksplorasi

1a

Perusahaan pemegang IUP/KK/PKP2B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri wajib menyampaikan Laporan Eksplorasi atau Data dan/atau informasi kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan kepada pihak penerbit ijin tersebut sesuai dengan kewenangannya

1b

Bupati/Walikota dan/atau Gubernur wajib menyampaikan Laporan Eksplorasi atau data dan/atau informasi kegiatan pertambangan kepada Menteri ESDM, cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang meliputi kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan eksplorasi

1c

Ditjen Minerba menyampaikan tembusan laporan data dan/atau informasi kegiatan eksplorasi kepada Badan Geologi

1d

Badan Geologi menyampaikan hasil pemutakhiran data dan neraca sumber daya mineral kepada menteri

2

Pusdatin ESDM menyediakan server database untuk data dan informasi hasil kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan eksplotasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pemegang IUP/KK/KPK2B dan dikelola bersama DJMB dan Badan Geologi