Evaluasi Hasil Kerjasama Psdmbp, Badan Geologi Indonesia Dengan Jica Jepang

 Evaluasi Hasil Kerjasama PSDMBP, Badan Geologi Indonesia dengan JICA Jepang

Pertemuan ini merupakan kegiatan kunjungan pihak JICA–IDCJ ke kantor Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi  pada tanggal 9 Agustus 2017. Agenda pertemuan ini yaitu wawancara pihak JICA-IDCJ kepada pihak PSDMBP terkait dengan pelaksanaan kerjasama Badan Geologi/GA or PSDMBP dan JICA terkait Capacity Building of The Geothermal Development. Pertemuan ini dihadiri oleh Bidang Panas Bumi dan Pokja Kerjasama, Bagian Tata Usaha, PSDMBP.

Pihak JICA, diwakili oleh Ms. Ruiko Kato menjelaskan bahwa maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dirasakan Badan Geologi/PSDMBP terkait dengan kerjasama dengan JICA. Kerjasama antara Badan Geologi/GA dan JICA telah terjalin sejak tahun 2010. Periode pertama (2010-2014) dengan tema “The Project for Capacity Building for Enhancement of the Geothermal Exploration Technologies” dan periode kedua (2014 -2018) dengan tema “The Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia”.  

Ir. Arif Munandar (Kepala Bidang Panas Bumi PSDMBP) menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat yang diterima dan dirasakan oleh PSDMBP dengan adanya kerjasama ini. PSDMBP berterima kasih kepada JICA yang telah membantu PSDMBP dalam meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dan kualitas data panas bumi melalui transfer pengetahuan di bidang panas bumi. Transfer pengetahuan dalam survei eksplorasi panas bumi mulai dari survei geofisika, geokimia, sampai eksplorasi pengeboran bermanfaat bagi institusi PSDMBP karena telah secara langsung mendukung tupoksi PSDMBP.

Kerjasama periode kedua (2014-2018) sangat erat kaitannya dengan kerjasama periode pertama. Pada kerjasama periode kedua ini, JICA tidak hanya melibatkan Badan Geologi tapi juga Ditjen EBTKE dan Kementerian Keuangan RI.
Sebagai informasi, PSDMBP juga memiliki kerjasama yang dipayungi MoU dalam bidang panas bumi dengan Jerman (GFZ) dan Perancis (BRGM). Namun kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik. Dengan Jerman maupun Perancis, merupakan kerjasama dalam lingkup teknis, namun implementasi terkendala oleh kondisi internal dalam negeri negara tersebut. Perancis sendiri saat ini mengalami krisis ekonomi sehingga kegiatan kerjasama  tersebut dihentikan. Sedangkan dengan Jerman, dikarenakan kerjasama tersebut terkait dengan Universitas (untuk keperluan S3), data hasil peneltian belum dapat diserahkan langsung ke PSDMBP sehingga PSDMBP kesulitan mendapatkan data hasil kegiatan kerjasama tersebut yang dilakukan di Sipaholon, karena semua data dibawa oleh pihak Jerman ke negaranya. Dibandingkan dengan kerjasama dengan dua negara tersebut. Kerjasama dengan JICA adalah kerjasama yang paling baik dan menguntungkan/bermanfaat bagi PSDMBP.

Selain mendapatkan transfer pengetahuan, PSDMBP juga mendapatkan hibah peralatan dari JICA, diantaranya peralatan MT untuk survei geofisika yang merupakan salah satu alat yang harganya mahal, peralatan laboratorium ( Water Isotop Deuterium PICCARO analyzer  dan Alat Thermo-Luminescence TL-2000)  yang tentunya sangat berguna bagi PSDMBP.  Dengan adanya hibah peralatan dan transfer pengetahuan, PSDMBP dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sehingga prosentase usulan rekomendasi teknis Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Badan Geologi ke Ditjen EBTKE untuk menjadi penetapan WKP meningkat. Sebagai contoh, pemrosesan MT menggunakan metode 3D yang didapatkan dari transfer pengetahuan dan penggunaan peralatan hibah dari JICA.
Pihak JICA menanyakan perihal mutasi staf di PSDMBP, mengingat di tempat lain seringkali terjadi mutasi staf teknis sehingga orang yang telah diberikan pengetahuan oleh pihak JICA pindah instansi. Pertanyaan ini dilontarkan karena kerjasama dengan Indonesia berupa capacity building.

Ir. Arif Munandar menjelaskan bahwa personel teknis yang dibekali ilmu/pengetahuan teknis oleh JICA kebanyakan posisinya masih sama, berada di bidang panas bumi, tidak mengalami mutasi. Hanya beberapa orang yang terkena mutasi, mereka yang masuk stuktur manajemen seperti Pak Edi Suhanto (Kasubbid evaluasi panas bumi dirotasi ke Sub Bag Keuangan).

Ir. Arif Munandar menjelaskan juga bahwa selain dengan JICA, sebelumnya pernah ada kerjasama dengan pihak NEDO, yang berasal dari Jepang juga. Kerjasama dengan NEDO ini berlangsung di tahun 1980-an dan tahun 1997-2002. Kegiatan kerjasama di tahun 1980-an dilakukan di Kerinci, Jambi. Kegiatan kerjasama di tahun 1997-2002 yaitu melakukan eksplorasi drilling di Mataloko, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, wilayah kerja panas bumi Mataloko dimiliki oleh PLN dan Kerinci oleh PGE (belum beroperasi).

Dalam pengembangan panas bumi, ada beberapa kendala yang dirasakan yang berdampak pada investasi. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014, antara lain kewenangan pelelangan yang sebelumnya ada di Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta kegiatan panas bumi boleh dilakukan di hutan konservasi.

Untuk kejasama periode kedua, PSDMBP meminta agar memfokuskan pada deep slim hole drilling. Namun rencana tersebut tidak berjalan dengan baik. Kami telah mendapat teori dari training yang diberikan oleh expert dari JICA, namun belum dilakukan On Job Training (OJT). Belum dilakukan OJT karena peralatannya belum ada karena pengadaan alat tersebut terkendala oleh permasalahan anggaran.

JICA juga menanyakan perihal apakah ada kesamaan atau tidak antara kegiatan di panas bumi dengan kegiatan di migas. PSDMBP menjawab bahwa ada perbedaan proses bisnis antara panas bumi dan migas. Untuk migas,yang berwenang menyediakan data adalah Pusat Survei Geologi, pengeboran juga bisa dilakukan oleh perusahaan swasta. Di panas bumi, pemegang IPB kurang berani melakukan eksplorasi dikarenakan adanya risiko kegagalan eksplorasi yang tinggi. Dalam bisnis pengembangan Panas bumi pemerintah dituntut untuk melakukan pengeboran eksplorasi untuk mengurangi resiko dalam eksplorasi panas bumi.

Oleh karena itu pemerintah melakukan kerjasama dengan penggunaan pendanaan (Geothermal Fund) dari PT SMI untuk melakukan Goverment drilling untuk proyek di greenfield. Setelah eksplorasi dilakukan, wilayah dilelang. Pemenang lelang harus mengganti biaya eksplorasi plus marginnya. Untuk panas bumi, pada saat lelang, diharapkan sudah ada data eksplorasi.

Dalam UU Panas Bumi, Pemerintah bisa memberikan penugasan langsung kepada BUMN tanpa adanya proses lelang. Pemanfaatan pendanaan panas bumi dapat difalisitasi dalam kegiatan tersebut, PLN pun bisa ikut berperan melalui jalur B to B. PSDMBP menyarankan agar JICA juga melakukan kerjasama dengan PLN. Saat ini proyek di Waesano dikerjakan dengan memakai jasa konsultan dari New Zealand. JICA punya pengalaman kerjasama dengan PLN Tuleho. Selain itu, juga punya kerjasama dengan Geo DIPA di Dieng.

Impact kerjasama yang dirasakan oleh PSDMBP adalah:
1.    Kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik dan lebih akurat, contohnya:
•    Data sebelumnya, pengukuran MT belum menggunakan metode 3D. Saat ini menggunakan metode 3D yang berdampak pada hasil yang lebih akurat.
•    Dulu kami tidak menggunakan metode TDEM, sekarang mengunakan TDEM
•    Dengan adanya transfer pengetahuan dan peralatan hibah berupa alat MT dan TDEM, data yang kami hasilkan kualitasnya lebih baik. Dengan data yang lebih baik, data menjadi lebih akurat.
2.    Investor menjadi lebih percaya terhadap data yang PSDMBP miliki saat ini dibanding sebelumnya.
3.    Untuk survei geokimia, dengan adanya donasi alat Isotop Water Analyzer, meningkatkan kualitas data dan semakin banyak sample yang dapat dianalisis di laboratorium PSDMBP. Sebelumnya, sample ada yang dianalisis di Laboratorium BATAN dikarenakan tidak ada alat yang mumpuni.
4.    Adanya penambahan jumlah lokasi survei MT
5.    Adanya peningkatan kualitas data dalam penyiapan WK Panas bumi.

Selain kendala berupa aturan yang berubah-ubah, ada juga kendala yang berasal dari isu lingkungan dan penolakan masyarakat lokal. Isu lingkungan biasanya ada karena kebanyakan kegiatan eksplorasi atau survei panas bumi dilakukan di green area. Penolakan masyarakat lokal biasanya terjadi karena adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan aktivitas eksplorasi pengeboran tersebut. Selain itu juga, faktor adat istiadat atau budaya lokal setempat kadang menjadi kendala tersendiri. Pernah terjadi penolakan masyarakat di Sorik Marapi hingga kegiatan tertunda sampai 2 tahun, namun saat ini kegiatan sudah dilakukan kembali. Penolakan juga terjadi di Bali, dimana masyarakat adat menolak pengeboran karena merupakan wilayah/tanah adat, masalah adat setempat. Tanggapan masyarakat di tiap daerah berbeda-beda. Di Indonesia bagian timur, bahkan ada yang mengkaitkannya dengan gempa. Namun meskipun demikian, kondisi saat ini sudah jauh lebih baik. Sosialisasi mengenai eksplorasi pengeboran lebih sering dilakukan.

Impact kerjasama antara Badan Geologi atau PSDMBP dan JICA ini telah dirasakan sejak tahun kedua implementasi kerjasama. Ditandatangani tahun 2010, tahun 2011 telah merasakan impact-nya. Salah satu impact-nya yang dirasakan adalah, PSDMBP diundang oleh pihak JMG Malaysia untuk memberikan kuliah mengenai panas bumi di Malaysia pada tahun 2014. Kerjasama dengan JICA tidak ada yang membuat PSDMBP kecewa.  Tupoksi PSDMBP diantaranya adalah melakukan updating data potensi panas bumi setiap tahun.
Harapan PSDMBP jika kerjasama diperpanjang adalah kegiatan difokuskan pada drill exploration (Pengeboran Eksplorasi) dan di dukung dengan wells testing. Pada November 2017 mendatang, akan dilakukan wells testing Production di Mataloko dengan JICA. Selain drill exploration, kami juga ingin adanya penggunaan metode baru.

Saat ini, PSDMBP baru mempunyai Rig Cs-14 Atlas Copco yang hanya mampu untuk pengeboran Landaian Suhu (Gradient thermal drilling) sd kedalaman 700 – 800 meter. Data yang paling penting setelah subsurface data adalah explorating drilling data.
Pihak JICA meminta foto lapangan dan pihak PSDMBP menyanggupinya karena memang kegiatan tersebut berada dalam payung Record of Discussion dengan JICA. Selain, pihak JICA juga menanyakan perihal apakah ada orang yang mengikuti kegiatan kerjasama dengan Jepang sebelum tahun 2010. Pihak JICA ingin bertemu dengan orang tersebut.
Selain dengan Kepala Bidang Panas Bumi PSDMBP, Ir. Arif Munandar, pihak JICA/IDCJ juga melakukan wawancara secara terpisah dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Edi Suhanto,S.Si, M.T. yang sebelumnya juga menangani kerjasama bidang panas bumi dengan JICA.

Edi Suhanto, S.Si, M.T. mengungkapkan rasa terima kasihnya pada JICA, Jepang yang merupakan suatu penghormatan untuk kunjungan JICA dalam rangka evaluasi kerjasama dengan PSDMBP, Badan Geologi. Kerjasama yang dilakukan antara Badan Geologi dengan Jepang antara lain dengan NEDO terkait panas bumi dan batubara, Sakurajima masalah kegunungapian, Kyoto University dan JICA terkait panas bumi.  
Kesan PSDMBP bekerjasama dengan JICA, Jepang dibandingkan dengan negara lain, seperti Jerman, Perancis dan New Zealand, Jepang lebih terstruktur, terukur, konsisten, budaya persahabatan secara personal sangat akrab, Jepang tidak pelit berbagi ilmu, lebih jelas sasaran dan jadwalnya, segi pembiayaan lebih mudah karena ada perwakilannya di Indonesia, sehingga pencapaian target yang diinginkan dapat diraih dan terukur dengan jelas dari hulu ke hilir. New Zealand bagus di konsep dasar. Tetapi Jepang lebih unggul dari segi hulu ke hilir sampai ke desain teknologi pembangkit listrik.  Basic science lebih tua di New Zealand. Teknologi pembangkit Jepang ada di New Zealand. Hampir semua teknologi pembangkit listrik di Indonesia dari Jepang. Cina ada di Flores tetapi kualitasnya kurang baik. Amerika punya teknologi pembangkit yang bagus juga.

Edi Suhanto, S.Si, M.T. menyarankan JICA agar kerjasama di bidang panas bumi lebih komperehensif tidak hanya dari segi sumberdaya dengan Badan Geologi, tetapi juga dari segi regulasi dengan Ditjen EBTKE dan segi pembiayaan dengan Kementerian Keuangan. Ke depan tantangannya bagaimana membuat panas bumi menjadi kompetitif dan menarik dibandingkan dengan energi yang lain. Isu utama geothermal yaitu harga. Salah satu dari sisi yang menantang yaitu “government drilling” agar menarik investor. Dari segi pembiayaan bisa bekerjasama dengan PT SMI, konsultan yang ditunjuk Kementerian Keuangan.

Manfaat yang didapat dari kerjasama dengan JICA yaitu mendapatkan transfer pengetahuan dan hibah peralatan eksplorasi panas bumi yang sangat bermanfaat mendukung tupoksi PSDMBP. Pengetahuan yang didapat dari pihak Jepang juga disampaikan melalui acara seminar yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan kalangan akedimisi. PSDMBP juga banyak memberikan bimbingan ke mahasiswa yang belajar di bidang panas bumi.

Diharapkan kerjasama dengan JICA, Jepang dapat berlanjut terutama dalam keahlian modelling pengeboran eksplorasi panas bumi serta peralatannya.

Sumber: Iwan Nursahan, Qomariah dan Seny Soniati.

 

Wawancara JICA dengan Kepala Bidang Panas Bumi PSDMBP, Ir. Arif Munandar

 

Foto Bersama PSDMBP, Badan Geologi, Indonesia dan JICA, Jepang

 

 Wawancara JICA dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan PSDMBP, Edi Shanto, S.Si, M.T.