Geothermal Joint Seminar

Joint Seminar For Project To Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy In Indonesia Impelementasi Kerjasama Badan Geologi Dan Jica


Kerjasama Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi; Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE); dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah berlangsung sejak tahun 2010. Pada kurun waktu tahun 2010 – 2014 dilakukan kerjasama dengan tema “Capacity Building for Enhancement of Geothermal Development”. Kerjasama ini berlanjut di tahun 2014 dengan tema “The project for Develop Medium And Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia” dengan kurun waktu kerjasama tahun 2014 – 2018. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan kapasitas pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia.
Salah satu kegiatan dalam rangka implementasi kerjasama ini yaitu kegiatan seminar. Pada tanggal 20 September 2017 diselenggarakan kegiatan seminar dengan tema “Joint Seminar for Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia” di Hotel Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan sarana bagi PSDMBP dan JICA untuk mempublikasikan kerjasama yang tengah terjalin dan juga sebagai sarana berbagi pengetahuan, ide dan juga saran bagi kebijakan percepatan pencapaian target pengembangan panas bumi tahun 2025.

Seminar ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan baik itu civitas akademik, institusi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi panas bumi, maupun pengusaha yang memiliki minat dan penaruh perhatian lebih terhadap pengembangan panas bumi Indonesia. Beberapa instansi dan perusahaan berpartisipasi pada seminar tersebut baik sebagai narasumber, moderator ataupun peserta yaitu PSDMBP, JICA, Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE, PT SMI, Institut Teknologi Bandung, Universitas Lampung, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, PT PLN, Pertamina, dan Star Energy.
Narasumber pada seminar tersebut berasal dari PSDMBP, JICA, Ditjen EBTKE, dan PT SMI. Adapun materi yang disampaikan pada seminar tersebut berikisar pada proyek kerjasama yang sedang dijalin, kebijakan panas bumi, pengelolaan keuangan pengembangan panas bumi, hasil kegiatan lapangan PSDMBP di beberapa lokasi di Indonesia.
 
Pada seminar tersebut, baik pihak PSDMBP, EBTKE, PT SMI maupun JICA memaparkan tentang proyek kerjasama yang tengah dijalin. PSDMBP menyampaikan tentang pengembangan panas bumi dari sisi hulu hasil penyelidikan dan manfaat kerjasama dengan JICA dan . EBTKE menyampaikan proyek pengembangan panas bumi dari sisi kebijakan. PT SMI menyampaikan proyek pengembangan panas bumi dari sisi pengelolaan dana. JICA menyampaikan proyek pengembangan panas bumi dari sisi teknis joint study kerjasama, kebijakan dan juga pengelolaan dana. Masing-masing menyampaikan keterlibatan dan kontribusi masing-masing dalam proyek tersebut.

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan sumber daya  sebesar 11.073 Mw dan cadangan panas bumi sebesar 17.506 Mw. Sedangkan untuk pemanfaatan, baru sekitar 6 % atau 1.6999 Mwe yang dimanfaatkan saat untuk energi listrik tenaga panas bumi. Berdasarkan program Bauran Energi dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2015-2025, pemanfaatan energi terbarukan saat ini sebesar 7% dari total buran energi nasional yang diatargetkan akan berkontribusi sebesar 23% di tahun 2025. Capaian ini sejalan dengan Roadmap pengembangan energi panas bumi untuk target pemanfaatan di tahun 2025 sebesar 7200 Mwe.

PSDMBP pada kesempatan tersebut juga menyampaikan manfaat yang dirasakan oleh institusi dengan adanya kerjasama ini. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh PSDMBP selaku pihak yang berada pada tataran teknis yaitu: 1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait teknologi dan pengembangan panas bumi; 2) peningkatan kualitas data dengan pengembangan metode baru diantaranya MT, TDEM, analisis 3D MT untuk akurasi data; 3) peningkatan peralatan eksplorasi geofisika dan laboratorium analisis panas bumi; 4) transfer pengetahuan metode survei 3G, simulasi reservoir sampai eksplorasi pengeboran panas bumi; 5) peningkatan kepercayaan investor terhadap kualitas data dari Badan Geologi; dan 6) peningkatan kualitas data panas bumi dalam penyiapan rekomendasi wilayah kerja panas bumi.

JICA menjelaskan mengenai “Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia”. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak JICA terkait dengan proyek ini,yaitu:
-        Transfer teknologi analisis struktur pembiayaan masterplan panas bumi
-        Memberikan masukan dan ulasan tentang proses tender
-        Studi tentang pengembangan panas bumi skala kecil
-        Penetapan SOP dan pedoman dirlling exploration
-        Asistensi untuk skema pengeboran untuk pemerintah dan asistensi untuk skema BUMN
-        Transfer teknologi survei permukaan (3G dan interpretasinya), teknologi well drilling dan well study, dan teknologi analisis data terintegrasi, pemodelan dan estimasi potensi
-        Transfer teknologi tentang monitoring dan perawatan sumur eksplorasi.
   
Sebagai mitra kerjasama, JICA memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pengembangan panas bumi jangka panjang. Pihak JICA melakukan reviu terhadap target pengembangan panas bumi tahun 2025. Ada beberapa hal yang direviu oleh pihak JICA, diantaranya yaitu potensi yang ada dan data lingkungan sosial dan alam; prosedur reviu potensi dan target pengembangannya, transfer teknologi dalam simulasi reservoir dan perhitungan sumber daya dengan metode Monte Carlo, dan metode evaluasi keekonomian serta asumsi finansial untuk evaluasi ekonomi dalam penentuan tarif listrik energi panas bumi. Selain itu juga, mereka membagi pengalaman pengembangan panas bumi skala kecil di Jepang termasuk di dalamnya studi pengenalan mengenai perbedaan flash normal dan binary dan regulasi feed in tariff di Jepang.

Dalam hal kerjasama antara EBTKE dan JICA, dilakukan kegiatan pengembangan pembangkit listrik skala kecil pada wilayah kerja panas bumi Cisolok sebsar 100 KW. Kegiatan ini merupakan pilot project yang melibatkan BPPT dan Daichi Jitsuyo.co (DJCo) sebagai bagian dari project tersebut. Program dari pilot project ini yaitu survei sumber daya, analisis bisnis dan perencanaan pembangkit listrik skala kecil (micro binary).

Dalam rangka mendorong pengembangan panas bumi, menurut EBTKE Pemerintah telah melakukan terobosan kebijakan yang berdasar pada Undang Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Beberapa terobosan tersebut yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tidak Langsung Energi Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2016 tentang Prosedur Pembayaran Deposit Untuk Bonus Produksi Panas Bumi dan menyusun draf Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan menyusun draf Peraturan Menteri ESDM tentang Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan draf Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Pengusahaan Panas Bumi, Perizinan Panas Bumi, dan Wilayah Kerja Panas Bumi.

Dalam melaksanakan kebijakan tentang panas bumi tersebut, Pemerintah telah membuat program pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia bagian Timur dengan ditetapkannya Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2268 tahun 2017. Pengembangan panas bumi di wilayah ini sebesar 929 MWe pada 17 lokasi yang mencakup proyek micro binary di Kabupaten Ngada, pemanfaatan langsung di Mataloko, Kabupaten Ngada dan government drilling di Waesano, Kabupaten Manggarai Barat.

Kebijakan percepatan pengembangan panas bumi yang dilakukan pemerintah terkait Pemanfaatan geothermal fund disampaikan oleh PT SMI. Dana geothermal sejak 2010 sudah diinisiasi Kementerian Keuangan. Pemerintah dapat menggunakan dana geothermal dengan melalui PT PIP Saat ini telah diterbitkan PMK No 62 tahun 2017  tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, yang mengatur pembiayaan, equibilitas, dan penyediaan data dengan Skema business to business ( B to B),  dan skema pemerintah /BUMN. Semua skema dilakukan berdasarkan penugasan Kemenkeu, harus ada proposal dahulu dari KESDM ke Kemenkeu. PLN dan SMI telah menandatangani MoU untuk pengembangan WKP PLN. Untuk mendukung kegiatan pemboran panas bumi oleh pemerintah, dilakukan kerjasma dengan dana dari World Bank di wilayah  Indonesia Timur (Waesano) dengan New Zealand dan tim teknis. Kementerian Kemenkeu dan KESDM harus membentuk komite bersama dalam rangka pelaksanaan government drilling.  KESDM (Badan Geologi dan EBTKE) sedang melakukan tahap finalisasi di Kemenkeu untuk penyiapan pengelolaan kegiatan pengeboran eksplorasi panas bumi  atau government drilling di waesano, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilakukan oleh PT. SMI.

Berdasarkan hasil diskusi pada seminar kerjasama JICA ini diperoleh masukan-masukan untuk tantangan pengembangan  panas bumi ke depan :

a.    Perlunya peningkatan Kualitas data bawah permukaan terutama geofisika (MT, 3D, TDEM, dan passive seismic) sampai dengan  pengeboran untuk mengurangi  resiko di sisi Hulu.
b.    Perlunya reviuw atau evaluasi sumber daya dan cadangan panas bumi eksisting dengan metoda perhitungan Monte Carlo dan Simulasi Reservoar serta menggunakan asusmsi engineering.
c.    Perlunya implementasi kebijakan penerapan bonus peroduksi untuk pengembang dan penyesuaian tariff energy listrik panas bumi yang ekonomis, sehingga akan menarik investor.
d.    Perlunya peningkatan pengembangan panas bumi Skala kecil terutama di Indonesia bagian Timur dan untuk daerah-daerah terpencil.
e.    Pemerintah telah melakukan Terobosan untuk Skema kebijkan Government drilling melalui Geothermal Fund yang dikelola oleh PT SMI berdasarkan PMK No. 62 th 2017 Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada PT Sarana Multi Infrastuktur, untuk pengembangan Panas Bumi di wilayah bagian Timur Indonesia.
f.    Dalam skema Government drilling JICA telah memberikan masukan kepada kementerian keunagan pada dana PSIP Geothermal Fund pengelolaannya diberikan kepada PT SMI. Dan konsep SOP skema G to G dengan skema BUMN, yang telah diimplementasikan dengan dukungan Geothermal Fund pada PT. Geo DIPA untuk Pilot project Candradimuka.Telomoyo, Semarang. Pada pengembangan candradimuka ini akan dilakukan penambahan data 3G, MT, pengeboran eksplorasi .dan simulasi reservoir serta kegiatan Feasibility Study)untuk pengembangan energi listrik panas bumi sebesar 40 MWe.

Berdasarkan transfer teknologi dan reviuw dan masukan-masukan dalam seminar ini diharapkan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti  untuk percepatan pengembangan kapasitas energi panas bumi di Indonesia.untuk tercapainya target Roadmap pengembangan panas bumi tahun 2025.

Penulis: Iwan Nursahan, Qomariah dan Seny Soniaty

 
Kepala Pusat PSDMBP membuka Seminar JICA on Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia


Mr. Shimada JICA mempresentasikan Outline of JICA Project
 
Kegiatan Joint Seminar for Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development Policy in Indonesia di Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat