Peluang Dan Tantangan Pengembangan Energi Panas Bumi Temperatur Rendah - Sedang

Peluang Dan Tantangan Pengembangan Energi Panas Bumi Temperatur Rendah - Sedang

Kebutuhan akan sumber energi untuk kelistrikan di Indonesia saat ini semakin meningkat, khususnya di sektor industri dan transportasi. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional untuk mencapai kemandirian energi, maka perlu optimalisasi pemanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan, salah satunya energi panas bumi.
 
Potensi energi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, dengan total saat ini sebesar 11.073 MW untuk kelas sumber daya dan 17.506 MW untuk kelas cadangan.  Pemanfatan energi panas bumi saat ini baru mencapai 6% atau 1.698,5 MWe. Berdasarkan pengembangan energi terbarukan tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dalam program energy mix, pencapaian pemanfaatan energi terbarukan saat ini baru mencapai 7,7% dari total bauran energi nasional dan ditargetkan akan berkontribusi sebesar 23%. pada tahun 2025.  Hal ini, sejalan dengan roadmap pengembangan energi panas bumi untuk target pemanfaatan pada tahun 2025 sebesar 7200 Mwe.
 
Sistem panas bumi di Indonesia, secara garis besar terdiri dari sistem panas bumi vulkanik dan non vulkanik. Sistem panas bumi vulkanik tersebar sepanjang jalur subduksi dan memiliki temperatur tinggi (>225°C). Sistem panas bumi non vulkanik banyak tersebar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, yang memiliki temperatur rendah (<125°C) hingga sedang (125-225°C). Total lokasi potensi panas bumi yang telah ditemukan sebanyak 331, dengan 166 lokasi merupakan daerah panas bumi bertemperatur sedang dan 80 lokasi panas bumi bertemperatur rendah. Saat ini, pengembangan energi panas bumi hingga menjadi PLTP di Indonesia masih terfokus pada daerah yang mempunyai temperatur tinggi. Para investor juga belum tertarik untuk mengembangkan daerah panas bumi temperatur rendah-sedang.

Dalam rangka mencari solusi terkait peluang dan tantangan dalam pengembangan panas bumi temperatur rendah – sedang, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, ESDM mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Potensi dan Pengembangan panas bumi temperatur rendah – menengah” yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2017 di Gedung Badan Pengembangan Sumber daya manuasia, ESDM, Jakarta. Focus Group Discussion (FGD) ini dibuka oleh Kepala PSDMBP, Badan Geologi Ir. Hedi Hidayat, M.Si, yang mewakili Plt. Kepala Badan Geologi.
 
FGD ini dihadiri peserta sebanyak 65 orang yang bersal dari : BAPPENAS, PT. SMI, ITB, UGM, UI, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Puslitbang Teknologi EBTKE, Hitay, Star Energi, Pertamina, Supreme energy,JICA dan JACOB, Sekretaris DEN, dan PSDMBP. FGD
ini dibagi dalam 2 sesi diskusi, yang melibatkan Narasumber dari berbagai instansi dan stakeholder, yakni : BAPPENAS, PSDMBP, Direktorat Panas Bumi EBTKE, PERTAMINA, ITB, JICA, API dan JACOB.
 
Dalam sesi – 1, diawali dengan materi Kebijakan Energi Nasional dari Minyak ke Renewable Energi oleh Direktur ESDM dan Pertambangan BAPPENAS, menjelaskan bahwa pemerintah diharapkan ke depan serius untuk pengembangan panas bumi Indonesia. Anggaran ke depan akan difokuskan untuk pengembangan energi terbarukan (EBT). Perlunya kepastian cadangan panas bumi yang dapat dikembangkan. Sehingga Investor dapat langsung melakukan pengeboran eksplorasi dan  eksploitasi untuk pemanfatannya. Pemerintah bertugas untuk memberikan data yang akurat untuk cadangan panas bumi.
 
Skema pendanaan EBT mencakup: dari APBN, pendanaan investasi Non APBN, pendanaan oleh Swasta dan pendanaan Hibah Internasional. APBN masih belum fokus, dalam 2 atau 3 tahun terakhir tidak money follow program tetapi money follow function.  Dari pendanaan investasi non APBN (Pensiun, Taspen, BPJS, dsb) yang  banyak mengendap di bank  ke depan akan dimanfaatkan untuk pembangunan. Pendanaan oleh swasta dan pendanaan Hibah Internasional masih terhambat, karena belum ada badan yang bertugas untuk menyalurkan dana Green Climate.
 
Permasalahan pokok dalam kualitas data eksplorasi masih rendah atau belum mencapai data pengeboran. Ke depan data panas bumi harus sampai memberikan rekomendasi kepastian pemanfatannnya. Masih tingginya resiko disisi hulu. Perizinan dan kontrak masih kompleks dan kurangnya pendanaan dari dalam negeri. Upaya penguatan kualitas data yang perlu dilakukan: dukungan pemerintah dalam eksplorasi (drilling insurance, cost-sharing dan implementasi Geothermal Fund), Penguatan peran Badan Geologi dan BUMN dalam peningkatan kualitas data eksplorasi. Dukungan APBN untuk pemboran eksplorasi. Pemanfaatan teknologi pemboran berbiaya rendah dalam kegiatan eksplorasi (bor diameter kecil).
 
Upaya percepatan perizinan dan kontrak, yakni: perlunya Penetapan ‘clear and clean’ sebelum pelelangan WKP, peningkatan efektifitas perijinan satu pintu, pemberian kemudahan fasilitas perijinan dan kelonggaran fiskal untuk kegiatan eksplorasi, perlunya monitoring implementasi penyederhanaan perijinan sektor kehutanan dan lahan. Upaya peningkatan dukungan pendanaan melalui: perlu dilakukan pelelangan WKP yang mencakup lebih dari satu lokasi sekaligus untuk kompensasi lapangan yang gagal sehingga dapat meningkatkan minat investor, penyempurnaan mekanisme KPBU dengan dengan memanfaatkan skema penjaminan dan Viability Gap Fund, optimalisasi pendanaan infrastruktur non APBN (dana BPJS tenaga kerja, Taspen sebagai bridging fund) dengan bekerjasama dengan BUMN, pemanfaatan dana-dana terkait dengan perubahan iklim (Climate Investment Fund (CIF),  Carbon Credits).
 
Badan Geologi, PSDMBP menjelaskan bahwa kendala dalam pengembangan panas bumi ke depan, yakni : terbatasnya data bawah permukaan panas bumi (pengeboran) dalam penyiapan  WKP, sehingga masih tinggi resiko pengembangannya. Banyaknya pengembang panas bumi yang tidak melakukan pengeboran eksplorasi. Pengembangan panas bumi masih berfokus pada daerah temperatur tinggi dan investor belum tertarik untuk mengembangkan daerah panas bumi temperature sedang – rendah. Beberapa hal yang perlu diskusikan dalam pengembangan potensi panas bumi temperatur rendah – sedang antara lain: strategi untuk pengembangannya, metoda survei yang tepat untuk eksplorasinya, teknologi pembangkit listrik yang tepat untuk pengembangannya, perlunya penyusunan harga tarif listrik untuk temperatur sedang – rendah, dan peluang pemanfaatan panas bumi temperatur sedang untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan langsung.
 
Direktur Panas Bumi, EBTKE menjelaskan tentang  Peluang Pemanfaatan Panas Bumi Temperatur Rendah - Sedang Untuk Pembangkit Listrik, yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan 6 langkah terobosan untuk peningkatan pemanfaatan energi panas bumi ke depan antara lain: 1) Penugassan BUMN berdasarkan UU No 21 tahun 2014, 2) Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, 3) Insentif (fiscal dan non fiscal) harga energi yang murah, 4) Penyederhanaan perizinan, 5) Pengeboran eksplorasi oleh pemerntah dan Geothermal Fund dan 6) Pelelangan WKP Indonesia Timur. Selain itu juga dijelaskan mengenai Teknologi Small-Scaled Power Plant, Sistem Geologi yang dibutuhkan, gambaran spesifikasi Small-Scaled Power Plant dan perbedaan umlah cadangan untuk Small-Scaled  Power Plant. Peluang dan harga kondisi untuk penyediaan listrik di kawasan Indonesia Timur, gambaran biaya energi small-scaled power plant dan peluang pemanfaatan langsung panas bumi.
 
Narasumber dari Pertamina menjelaskan Strategi Penerapan Teknologi Pengembangan Energi Geothermal Low Temperatur Di Lapangan Pertamina. WKP Panas Bumi yang dikelola Pertamina sebanyak 14 WKP Total Sumber Daya 5365 Mwe, Dan telah Terpasang 1619 Mwe. Small Scale Project Riset Kerjasama Pertamina - BPPT, Power Plan 3 Mw Di Kamojang Th 2015, Small Scale Pilot Project Kerjasama Riset PERTAMINA – GFZ Germany  0.3 Mw Di Lahendong 2016, Heat Exchanger Menggunakan Fluida Iso Penthane Siklus Binery.
 
Sesi ke 2. Narasumber dari ITB menjelaskan tentang Sistem Panas Bumi Entalpi Sedang - Rendah serta Tantangan Eksplorasinya. Sistem panas bumil temperatur rendah - sedang berada pada berbagai kondisi geologi dan kedudukan tektonik yang bervariasi. Di Indonesia sistem ini perlu disepakati agar target eksplorasi tepat dan strategi serta metode eksplorasi sesuai, optimal dan cost effectif. Sistem ini belum optimal dipelajari dan diinventarisasi. Data dasar yang perlu disediakan oleh pemerintah (Badan Geologi) perlu disesuaikan dengan tipe sistemnya, misalnya: geopressure data heat flow dan geothermal gradient. Metode dan teknik eskplorasi yang dilakukan perlu disesuaikan dengan perkiraan model konseptualnya. Perkiraan model konseptual dapat dimulai dengan melakukan studi geologi dan kedudukan tektonik serta hidrogeokimianya. Eksplorasi dan studi sistem geotermal temperatur rendah-sedang harus segera dimulai – demi ketahanan energi dimasa depan.
 
Narasumber dari JICA menjelaskan tentang Small Geothermal Power Plants in Japan. JICA memerikan reviuw untuk target pengembangan panas bumi tahun 2025 sebesar 7100 Mwe. JICA memberikan masukan kebijakan Feed in Tariff panas bumi di Jepang sebagai perbandingan dengan tarif BPP di Indonesia. JICA menjelaskan smale scale geothermal power plant in Japan (Binary power plant) yang telah dikembangkan di Jepang sebanyak 18 lokasi yang telah beroperasi dan 6 lokasi dalam tahap pengembangan. Narasumber API menjelaskan tentang Evaluation on Well Deliverability on Medium Entalphi, Geothermal resources and Its Utilization for Power Generation. Dan dari Jacob Indonesia, konsultan New Zealand menjelakan tentang Low and Medium Temperatur Geothermal System.
 
Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD ini, maka dapat disimpulkan beberapa tantangan dan peluang untuk pengembangan panas bumi temperatur rendah-sedang ke depan, yakni:
1.    Kondisi saat ini Pemanfaatan panas bumi di Indonesi untuk listrik baru mencapai 9,3% atau 1699 MWe dari total cadangan panas bumi, yang ada sebesar 17.506 MWe.
2.    Ke depannya perlu dilakukan peningkatan kualitas data untuk daerah panas bumi temperatur rendah-sedang dengan metode pengeboran eksplorasi dan penghitungan potensi reservoir yang lebih detail agar bisa diajukan sebagai WKP.
3.    Perlunya identifikasi sistem yang akurat dalam kaitannnya dengan setting geologi, untuk menentukan strategi eksplorasi yang tepat dan menghasilkan konseptual model yang akurat dari interpretasi yang terintegrasi dan detail, serta menentukan strategi pengembangan yang tepat.
4.    Perlu adanya reviuw sumber daya panas bumi secara komprihensif terutama di daerah medium –low temperature, dan dibuatkan perangkingan untuk pemilihan lokasi yang layak dikembangkan untuk PLTP dan mana yang untuk pemanfaaatan langsung.
5.    Pemerintah telah menyiapkan 6 terobosan kebijakan pengembangan panas bumi ke depan antara lain : antara lain: penugasan BUMN, penugasan survei pendahuluan & eksplorasi, insentif fiskal & non fiskal, penyerdehanaan perizinan, pengeboran eksplorasi oleh pemerintah dan geothermal fund, dan pelelangan WKP Indonesia Timur. Dan untuk pengembangan Medium temperature perlunya perubahan skema tarif panas bumi dengan alasan listrik harus murah, sehigga pengembagan panas bumi medium temperature ke depan lebih  optimis . Kebijakan-kebijakan panas bumi temperature rendah-sedng sudah ada kajian dan akan segera direalisasikan, salah satunya adalah PP tentang direct use.
6.    Perlunya penyusunan regulasi struktur tarif yang berbeda dengan tarif high temperature untuk mendukung dalam pengembangan low – medium temperature. Dan perlunya penerapan inovasi teknologi untuk efisiensi baik wellbore maupun di surface facility, perlu adanya fit design untuk menurunkan biaya.
7.    Beberapa daerah panas bumi dengan temperature rendah-sedang telah dikembangkan di dunia sekitar 1000 MWe dengan berbagai macam teknologi yang ada. Untuk itu ke depan perlu pengembangan beberapa pilot project panas bumi skala kecil untuk daerah panas bumi temperature rendah-sedang, antara lain : Cisolok-Cisukarame, Kamojang, Lahendong, Cibuni, dll
8.    Perlunya peningkatan kerjasama untuk pengembangan Small scale geothermal plant di Indonesia baik dg JICA atau NZ dan juga negara lain untuk pengembangan pemanfaatan langsung direct use.
9.    Pengembangan panas bumi yang terletak di daerah remote sudah dimulai dengan kebijakan flores geothermal island, dimana membuka demand agar panas bumi berkembang di indonesia timur.
10.  Pemerintah optimis mengembangkan panas bumi temperature rendah-sedang, untuk mencapai target bauran energy 7200 MWe di 2025, dimana 5500 MWe dari eksisting area, tentunya dengan kerjasama seluruh stakeholders panas bumi yang holistic, terintegrasi, dan spasial.
 
Dengan tersusunnya beberapa masukan terkait peluang dan tantangan untuk pengembangan potensi panas bumi temperatur sedang - rendah tersebut,  maka diharapkan akan menjadikan rekomendasi untuk percepatan pengembangan potensi panas bumi di wilayah-wilayah temperatur sedang – rendah, baik untuk pemanfaatan tidak langsung metoda Micro binary maupun pemanfaatan langsung (direct use). Pemanfaatan potensi energi panas bumi tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapaianya target roadmap pengembangan energi panas bumi tahun 2025 sebesar 7200 Mwe.

Penulis: Iwan Nursahan dan Rina wahyuningsih

 
Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi sedang membuka acara FGD
 
 
Direktur panas Bumi EBTKE menjelaskan langkah kebijakan pengembangan panas bumi ke depan
 
Foto Bersama