Rekonsiliasi Data Neraca Sumber Daya Mineral Dan Batubara

REKONSILIASI DATA NERACA SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tentu kita sepakat, bahwa sumberdaya alam yang kita miliki termasuk sumberdaya mineral dan batubara (minerba) adalah modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mineral mendukung banyak industri sementara batubara adalah sumber energi yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Keduanya juga penghasil devisa negara.  Mengetahui seberapa banyak kekayaan sumberdaya minerba yang kita miliki sangatlah penting agar perencanaan pembangunan dan juga penyusunan  kebijakan yang melibatkan sektor minerba bisa berlangsung dengan lebih baik.
Badan Geologi melalui Pusat Sumberdaya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) memiliki tugas menyusun neraca sumberdaya minerba. Neraca tersebut  diperbaharui setiap tahun. Neraca disusun dari hasil kegiatan pemerintah dan juga perusahaan pemegang ijin pengusahaan minerba (PKP2B dan WIUP). Kesulitan utama dari penyusunan neraca minerba, diakui PSDMBP adalah kurangnya sumberdata terutama dari IUP yang ditangani pemerintah daerah. Sebagai contoh, dari total jumlah IUP dan PKP2B di tahun 2017, tim penyusun neraca minerba PSDMBP hanya berhasil menjaring 27% sumberdata untuk mineral dan 39% data untuk batubara.
Untuk lebih meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam penyusunan neraca minerba, PSDMBP  bekerjasama dengan Ditjen Minerba  dan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor minerba KPK melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Data Neraca Sumber Daya Minerba pada hari Senin (27/08/2018) sampai dengan Rabu (29/08/2018) di Yogyakarta.  Acara ini merupakan kelanjutan kegiatan rekonsiliasi data sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan April 2018. Kegiatan Bimtek Rekonsiliasi data minerba melibatkan perwakilan dari 19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, disamping perwakilan dari Ditjen Minerba dan Setjen Dewan Energi Nasional.
 
 
 
Kegiatan Rekonsiliasi Data Neraca Minerba dibuka oleh Kepala Pusat PSDMBP yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dedi Budiman SH. Acara diawali dengan pemaparan materi terkait penyusunan neraca sumberdaya minerba dan signifikansinya oleh 5 narasumber dari PSDMBP dan Ditjen Minerba. Acara inti berupa kegiatan rekonsiliasi data dilaksanakan dalam bentuk klinik data perprovinsi,  dimana setiap perwakilan provinsi didampingi tim verifikator dari PSDMBP dan Ditjen Minerba melakukan kegiatan pengisian data kedalam database minerba yang dimiliki PSDMBP.
Kegiatan rekonsiliasi data diakui banyak pihak,  sukses menjaring banyak penambahan data dari daerah disamping lebih meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tercatat  terdapat penambahan angka yang signifikan baik dari jumlah sumberdata dan juga perhitungan sumberdaya. Sebagai contoh, pada tahun 2017  untuk batubara, neraca disusun dari sekitar 800an perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan minerba atau sekitar 36% dari total jumlah IUP dan PKP2B, sementara kegiatan rekonsiliasi data 2018 berhasil menambah lebih dari 300 sumberdata atau sekitar 54% dari total jumlah IUP/PKP2B. Hasil rekonsiliasi tercatat juga meningkatkan jumlah total sumberdaya batubara dari total 125 Milyar ton pada status tahun 2017 menjadi sekitar 166Mton di bulan Agustus 2018. Demikian pula dengan  total jumlah cadangan batubara,  meningkat dari 24Mton  di tahun 2017 menjadi sekitar 37Mton di bulan Agustus 2018. Disamping angka, status perijinan perusahaan sumberdata juga berhasil diverifikasi sehingga semua data yang masuk kedalam neraca adalah data dari perusahaan yang telah memegang status clear n clear dari Ditjen Minerba dan tidak tumpang tindih status perijinannya. Prestasi diraih Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang berhasil mengumpulkan data dari seluruh  pemegang IUP batubara yang ada di provinsi tersebut. Sementara PR besar pengumpulan data untuk neraca batubara dipegang oleh Pemda Kaltim, provinsi kaya batubara tersebut memiliki total 800 lebih IUP batubara, dan baru berhasil mengumpulkan data dari 345 IUP sehingga masih menyisakan 400an  IUP tanpa data. Untuk mineral, kegiatan rekonsiliasi Agustus 2018 berhasil meningkatkan sumber data dari sekitar 20% di tahun 2017 menjadi 23%. Walaupun hanya 3%, dengan jumlah komoditi lebih dari 20 dan tingkat kompleksitas permasalahan yang  lebih tinggi, angka tersebut dianggap sebagai keberhasilan  signifikan. Jawa Barat, Jawa Timur, Kalbar,  NTT dan Papua adalah provinsi provinsi yang masih memiliki PR cukup banyak untuk menambah sumberdata di sektor Mineral, terutama untuk data komoditas mineral bukan logam.
 

 
Hasil rekonsiliasi akan disampaikan kepada  pemerintah daerah masing masing untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut. Diharapkan dengan melihat keberhasilan daerah lainnya dalam mengumpulkan data,  tiap daerah menjadi terpacu untuk lebih meningkatkan usaha pengumpulan data dan juga memperbaiki tata kelola dan pelaporan kegiatan penambangan minerba di daerahnya masing masing.
Dengan dilaksanakannya kegiatan Rekonsiliasi data, diharapkan secara bertahap  akan tersedia data neraca sumberdaya minerba yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitas. Dengan data yang lebih akurat  perencanaan pembangunan nasional dan daerah tentunya dapat dilakukan dengan lebih baik, efektif dan efisien. Indonesia itu kaya dan tugas kita mengetahui dan memanfaatkan kekayaan itu untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dilaporkan oleh Wiwi Resmiasih