Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Melalui Reformasi Birokrasi

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) MELALUI REFORMASI BIROKRASI
 

 
Zona Integrasi adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBm melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterlibatan pimpinan dan concern sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Zona Integritas; ada syarat minimal nilai yang harus dipenuhi oleh masing2 area perubahan; Memastikan setiap area perubahan yang masih kecil ditingkatkan dengan pembagian tugas sesuai fungsi/bidang/bagian masing-masing. Dalam Zona Integritas semua pegawai tidak hanya PNS saja tetapi ppnpn, Satpam, Cleaning Service. Misal Satpam ditanya apakah melayani dengan salam, senyum, sapa dengan ramah.

Untuk meningkatkan area perubahan yang masih kecil Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi PSDMBP) melakukan sosialisasi dengan nara sumber dari Tim Pembangunan zona integritas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba), bertempat di Ruang Rapat Aurum lantai 4 Gedung D  PSDMBP Jalan Soekarno-Hatta Nomor 444 Bandung. (17/2).

Agen Perubahan punya agenda, dokumen, target dan perubahan yang ingin dicapai secara nyata; pembuatan proposal inovasi, morning briefing dengan yel2, public campaign, SOP, e-office, maklumat pelayanan, pengaduan di website, diklat peningkatan pelayanan ke pelanggan. Dengan Reformasi Birokrasi semua outcome efisien, efektif, berpikir ke depan siapa yang akan menggunakan jasa layanan instansi; Feedback dari pengaduan pelanggan/masyarakat sangat bermanfaat untuk meningkatkan tindak lanjut kegiatan;

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu Quick Win ESDM.Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM :
  1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
  2. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
  3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Dasar hukum Pembangunan ZI yaitu :
  1. UUD Nomor 28 Tahun 1999;
  2. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
  4. Permenpan RB nomor 10 tahun 2019.

SOP pelayanan menjadi salah satu syarat dalam unsur pengungkit indikator penilaian Zona Integritas. Harus dibuat SOP mengenai penanganan pengaduan serta Evaluasi SOP harus dilakukan, mana SOP yang tetap dan mana SOP yang berubah. SOP tidak boleh stagnan. Benturan kepentingan harus dilakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali. Harus dilakukan sosialisasi mengenai budaya pelayanan prima. Salah satu cara membangun komitmen yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan/kabid/kasubbid untuk mengingatkan kembali mengenai tujuan pembangunan Zona Integritas.

Setiap pegawai harus menerapkan 3S senyum, sapa dan salam dilingkungan kerja PSDMBP.Target-target untuk mencapai pembangunan zona integritas. Melakukan inovasi dan publikasi jasa pelayanan untuk masyarakat/pelanggan. Membuat komitmen tidak ada gratifikasi dengan pihak luar;

Dalam kesempatan ini pula dilanjutkan sosialisasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine) versi 2 Tujuan Nadine yaitu untuk mengurangi penggunaan kertas dan Surat diinput oleh petugas operator. Nadine versi 2 baru dapat digunakan untuk menerima surat masuk saja, untuk surat keluar masih melalui proses manual.

Manfaat Nadine versi 2 terintegrasi :
  1. Kemudahan komunikasi kedinasan antar unit di lingkungan Kementerian ESDM (Kiss)
  2. Kemudahan Pengelolaan Naskah Dinas (Aman, Cepat, Akurat)
  3. Efektifitas dan Efesiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
  4. Dukungan reformasi birokrasi
  5. Penyelenggaraan arsip secara tertib, komprehensif dan terpadu memenuhi persyaratan kelengkapan, keakuratan, keandalan, otentik, readable, serta tidak melanggar hokum/aturan.