Geliat Baru Panas Bumi

Geliat Baru Panas Bumi  

Panas bumi memasuki era baru. Pemerintah telah menetapkan patokan harga listrik panas bumi. Didorong ikut dalam proyek pembangkit listrik 10.000 MW generasi kedua. 

Janji Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyelesaikan beberapa kendala utama pengembangan geothermal (panas bumi) di Indonesia, tuntas sudah. Pada 9 Mei 2008, diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.



Kini instrumen guna menggeliatkan kembali panas bumi di Indonesia relatif sudah lengkap. Selain Permen 14/2008, beberapa bulan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2007 pada November tahun lalu, Departemen ESDM juga telah mengeluarkan Permen tentang Alur Perizinan Kegiatan Panas Bumi. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Departemen ESDM, Sugiharto Harsoprayitno, M.Sc, Permen 14/2008 menetapkan harga jual listrik geothermal dengan dua batas penentuan.

“Harga jual dalam Permen 14/2008 didasarkan pada besaran pembangkit dan persentase terhadap BPP (Biaya Pokok Penyediaan) listrik,” ujarnya kepada Majalah TAMBANG, Senin, 19 Mei 2008. Untuk pembangkit dengan daya dibawah 10 – 55 Megawatt (MW), harga jual listrik maksimal adalah 85% dari BPP.
Sedangkan untuk pembangkit dengan daya diatas 55 MW, harga jual listrik maksimal 80% dari BPP.

“Dengan hitungan ini maka harga jual listrik panas bumi berada pada kisaran US$ 7 – 8 sen per kWh,” jelasnya. Angka ini sudah sesuai dengan harga keekonomian seperti yang diharapkan para investor pengembang panas bumi. Nantinya ketika proyek panas bumi sudah berjalan, harga itu pun bisa dievaluasi. Karena sebenarnya panas bumi hanya mahal di proses awal. Sekarang, ‘bandul’ ada ditangan PT PLN (Persero), sejauh mana responnya terhadap standar harga tersebut.


Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Suryadarma mengatakan, harga listrik panas bumi berbeda-beda di tiap negara. Di Jerman misalnya, panas bumi dijual dengan harga mencapai US$ 21 sen per kWh, sedangkan di Philipina harganya mencapai US$ 12 – 13 sen per kWh. Demikian pula di Australia, New Zaeland, dan negara-negara lain, tidak ada harga yang seragam.

“Selama ini investor yang mau masuk ke Indonesia ragu-ragu karena kita belum ada standar harga yang pasti,” ujarnya. Dengan lahirnya Permen 14/2008 ini, daya tarik investasi sektor geothermal di Tanah Air akan meningka. Karena calon investor dapat lebih pasti dalam menghitung biaya dan risiko yang harus ditanggung jikalau menanamkan modal.


Suryadarma menceritakan, proses pembahasan Permen 14/2008 itu sendiri berlangsung dengan banyak perdebatan. API banyak memberikan masukan diantaranya hasil penelitian tentang harga panas bumi dengan menggunakan asumsi kondisi seperti yang ada di Indonesia. “Kalau tidak ada perubahan apa pun, tidak ada kenaikan dan sebagainya, harga keekonomian panas bumi Indonesia berkisar US$ 7 – 9 sen per kWh,” ujarnya mengungkapkan hasil penelitian tersebut.


Besar kecilnya BPP juga akan tergantung dari daerah dimana WKP panas bumi berada. Bagi WKP yang kapasitas pembangkitnya bagus, kapasitas uapnya juga bagus, dan infrastruktur daerahnya sudah bagus, mungkin BPP-nya bisa lebih rendah. Sedangkan bagi WKP di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum lengkap, uapnya juga sedikit, maka BPP-nya bisa lebih tinggi dan harga listriknya lebih mahal.


Penetapan BPP ini sendiri terintegerasi dalam satu sistem. Misalnya Jawa – Bali satu sistem, kemudian Sumatera satu sistem, dan Sulawesi satu sistem. Dari sana muncul berbagai variasi harga panas bumi. Untuk Pulau Jawa misalnya, akan lebih rendah dari US$ 7 sen per kWh karena kondisi infrastruktur daerahnya sudah lengkap.


“Kalau ditanya apakah pengusaha puas dengan Permen ini? Tentu belum puas,” kata Suryadarma. Tapi kita harus melihat dari dimensi harga keekonomian yang selalu diperdebatkan selama ini. Dengan adanya Permen 14/2008 ini maka saat negosiasi dengan PLN, pengusaha sudah memiliki acuan. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu, dimana setiap melakukan negosiasi PLN selalu menawar dengan harga dibawah US$ 5 sen per kWh.


“Jadi sekarang ada harapan yang lebih baik ketimbang sebelum adanya Permen 14/2008,” tegas Suryadarma. Hal ini harus ditangkap oleh pengusaha sebagai peluang yang bagus. Karena dalam Permen tersebut juga ada klausul yang menyebutkan bahwa harga panas bumi akan diseseuaikan mengikuti perkembangan ekonomi makro. Jadi akan mengalami eskalasi 2% atau 2,5% sesuai kondisi ekonomi makro.
   

Sumber: 

http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=8&newsnr=182

 

senin,8/9/08 10:50 AM