Seminar Nasional Batubara Indonesia

KUALITAS DAN SUMBER DAYA BATUBARA INDONESIA DALAM MENDUKUNG RENCANA PENGGUNAAN MASSAL BATUBARA NASIONAL GRAN MELIA HOTEL, JAKARTA 22 MARET 2006

Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, pada tanggal 22 Maret 2006 telah menyelenggarakan Kegiatan Seminar Nasional Batubara Indonesia dengan tema “ Kualitas dan Sumber Daya Batubara Indonesia Dalam Mendukung Rencana Penggunaan Massal Batubara Nasional ”, di Hotel Gran Melia, Jakarta.

 

Peserta Seminar

Seminar Nasional Batubara Indonesia ini diikuti oleh sekitar 200 perserta yang merupakan wakil-wakil dari:

a.       Pemerintah Pusat yang antara lain Departemen ESDM (PMG, Minerbapabum dan Pusdatin)

b.      Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki sumber daya batubara, seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Banten, Irian Jaya Barat, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan serta Kabupaten/Kota Trenggalek, Berau, Indragiri Hilir, Prabumulih, Tanjung Jabung Barat, Sanggau,  Bungo, Bengkulu Utara, Kuantan Singingi, Maros, Muara Enim, OKU Timur, Cilacap, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, OKU, Sawahlunto/Sijunjung, Tapin, Muba, Batanghari, Bengkulu Utara, Solok, Pandeglang dan lain-lain.

c.       Perguruan Tinggi seperti ITB, Universitas Pajajaran, UPN, Universitas Pakuan, Universitas Trisakti dan UNISBA.

d.      Pelaku Usaha Bidang Batubara seperti Baramulti, Bimasena, PLN, Indonesia Power, Merukh Enterprise, Allied Indo Coal, Andalan Tiga Berjaya, Antam, Geomin, Anugerah Sentosa, Astaka Dodol, Bahari Cakrawala Sebuku, BBE, Berau Coal, Bhaswara, Bukit Sunur, Danau Mas Hitam, Dani Tama, Dwipa Raya Kencana, Freeport Indonesia, Gunung Bayan Pratama, Ideal Kaji Bumi Kons, Ingold, Interex Sacra Raya, Kalimantan Energi Lestari, Kartika Selabumi Mining, Koneba, Mandiri Intiperkasa, Padang Karunia, Padangbara Sukses Makmur, Pura Barutama, Riau Baraharum, RS, Sena Mulya, Singlurus Pratama, Sucofindo, Sugico Graha, Sumber Kurnia Buana, PTBA, Tanito Harum, Tanjung Alam Jaya, Telen Orbit Prima, Thiess Indonesia, Tiara Energy, Timah Investasi Mineral, Trisula Energi, Sumber Prima Kencana Coal Mining, Pura Group, Surveyor Indonesia dll.

e.      Asosiasi Batubara seperti APBI dan IMA.

f.         Lingkungan Pendidikan seperti SMA (Jakarta dan Bandung)

g.      Perorangan yang terdiri dari para stakeholder dan pemerhati batubara.

 

Kegiatan berlangsung selama dua hari yang terdiri dari satu hari kegiatan seminar dan satu hari kegiatan Field Trip ke Suralaya, Pembangkit Listrik Tenaga Batubara yang saat ini dikelola oleh PT. Indonesia Power.

 

Kegiatan seminar dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2006 dari jam 8.00 s.d. 18.00 WITA yang terbagi dalam tiga sesi. Acara diawali dengan sambutan ketua panitia dan sambutan dari Kepala Badan Geologi  kemudian Keynote Speech oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Yogo Pratomo, PhD dengan tema  Â”Kebijakan Energy-Mix Indonesia dalam kaitannya dengan Penggunaan Batubara”

 

Dalam seminar tersebut ditampilkan beberapa pembicara dari Instansi Pemerintah/ Swasta, diantaranya : Kepala Pusat Sumber Daya Geologi, JCOAL, PT. PLN Pusat, Kapusdatin DESM, Ketua APBI, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi (Minerbapabum), PT. Indonesia Power, Departemen Kesehatan, ITB, dan Surveyor Indonesia.

Topik Seminar

Bahasan pokok dalam Seminar ini mengangkat beberapa topik antara lain :

  • Kebijakan Energy-Mix Indonesia dalam kaitannya dengan Penggunaan Batubara (Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi)
  • Sumberdaya Batubara Indonesia – Anatomi, Penyebaran, Kualitas dan Kuantitasnya (Kepala Pusat Sumber Daya Geologi)
  • Joint Study on Coal Resources and Reserves Evaluation in Indonesia (JCOAL)
  • Pemanfaatan Low Rank Coal untuk Sektor Ketenagalistrikan (Asisten Deputy Direktur Energi Primer Bidang Batubara – PT. PLN Pusat)
  • Pengembangan Komunikasi Data Sektor ESDM (Kapusdatin DESM)
  • Pandangan Kritis Terhadap Kebijakan Batubara Nasional -  ”Critical Review” (Ketua Umum APBI)
  • RUU MINERBA dan Kebijakan Pemanfaatan Batubara  (Direktur Pembinaan Program Minerbapabum)
  • Penggunaan Batubara Nilai Kalori Rendah (PT. Indonesia Power UBP Suralaya)
  • Dampak Pemanfaatan Batubara Terhadap Kesehatan (Dept Kesehatan )
  • Optimalisasi Pemanfaatan Batubara Indonesia dengan Konsep Custom Plant  (ITB)
  • Aplikasi Metode Ivel dalam Eksplorasi Batubara (GM. Surveyor Indonesia)

 

 

Pada malam harinya, Kepala Badan Geologi Bambang Dwiyanto mengundang seluruh peserta pada jAcara Jamuan Makan Malam yang bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta.

 

Field Trip

Hari kedua, tanggal 23 Maret 2006, diisi dengan kegiatan Field Trip yang diberangkatkan dari Hotel Melia jam 08.00 WIB dengan tujuan utama PLTU Suralaya di Merak yang dikelola oleh PT. Indonesia Power. Di lokasi tersebut rombongan diterima, disambut dan dijamu oleh pihak manajemen. Selanjutnya bersama-sama dengan pihak manajement mellihat lokasi sekitar kawasan Suralaya dan Instalasi Pembangkit Listrik, dari mulai bagian hulu sampai hilir ; bagaimana batubara diterima dari kapal pengangkut, pengumpulan batubara di stock-pile, proses instalasi dan pembakaran, dan sistem kontrol dan pemanfaatan abu dari hasil proses pembakaran batubara yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan bagi kepentingan masyarakat.

Ringkasan

1.           Sejak dicanangkannya kebijakan diversifikasi energi, Pemerintah telah menetapkan batubara sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM. Agar batubara dapat berkembang dengan sebaik-baiknya, Pemerintah menyediakan fasilitas dalam berbagai bentuk, seperti RUU Minerba, KBN.

2.           Pangsa energi batubara sangat signifikan - peningkatan beberapa kali lipat dalam waktu 20 tahun menjadikan batubara berpotensi sebagai sumber daya energi utama. Dimasa yang akan datang Batubara diharapkan menjadi primadona dalam penyediaan energi indonesia.

3.           Batubara cair sangat signifikan sebagai pengganti minyak bumi untuk tenaga listrik dan kendaraan bermotor (transportasi).

4.           Lebih dari 60% batubara Indonesia berkualitas peringkat sedang, feastble untuk pemanfaatan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. PLTU yang dimiliki PLN menggunakan batubara peringkat tersebut.

5.           Sumber daya batubara terbesar di Indonesia terdapat di Kalimantan Timur dan Selatan serta Sumatera Selatan, namun pada umumnya terletak jauh dari sarana pelabuhan. Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam pengembangan batubara.

6.           Perlu strategi perencanaan pengembangan kelistrikan secara terpadu dan mengacu pada peringkatan kualitas, dan besarnya Sumber Daya Batubara yang tersedia.

7.           PLN siap melaksanakan kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan potensi Low Rank Coal (LRC) tetapi diharapkan adanya jaminan pasar domestik melalui implementasi DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga yang wajar dan stabil berdasarkan biaya pokok produksi.

8.           Biaya investasi, operasi dan pemeliharaan PLTU dengan LRC lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan batubara sub bituminous, di samping itu perlu memodifikasi disain PLTU yang ada (menggunakan batubara sub bituminous). Dengan target sasaran energy-mix dan kebijakan Energi Primer PLN diharapkan biaya operasi PLN menurun.

9.           Rencana pembangunan transmisi Sumatera-Jawa apabila direalisasikan, dapat melistriki desa-desa di wilayah Sumatera Selatan, sebagian provinsi yang memiliki Sumber Daya Batubara yang cukup baik. Namun saat ini belum dapat diwujudkan atas pertimbangan anggaran.

10.       Objek kajian pada tahap I (2004-2006) Joint Study on Coal Resources and Reserves Evaluation in Indonesia antara Jepang dan Indonesia adalah wilayah Sumatera Selatan, sedangkan pada phase II (2007-2008) objek kajiannya meliputi wilayah Kalimantan Timur dan Selatan. Kajian bertujuan mengubah data-data analisa geologi menjadi digital data, dan selanjutnya akan dialokasikn data topografi serta data-data lain yang terkait (seperti hutan lindung dari Departemen Kahutanan, kawasan pertanian dari Departemen Pertanian, dll) untuk kemuadian dievaluasi data cadangan batubara. Diharapkan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Indonesia di masa mendatang.

11.       Pada saat ini sistem I untuk menganalisa sumber daya dan cadangan batubara sedang dikembangkan di Pusat Sumber Daya Geologi (2005-2006) untuk menganalisa data-data geologi dan data yang berkaitan lainnya. Selanjutnya akan dikembangkan sistem II (2007-2008) yang memungkinkan pihak di luar Pusat Sumber Daya Geologi pun dapat mengakses Sistem I.

12.       Pengembangan infrastruktur informasi meliputi pengaturan domain data, restrukturisasi data, dan keamanan data serta hak kewenangan unit kerja DESDM untuk menangani data perlu dilaksanakan, agar dapat dimanfaatkan oleh unit-unit kerja, instansi dan lembaga-lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah.

13.       Situs portal dapat memuat data-data penting daerah terkait dengan sektor ESDM khususnya untuk daerah yang belum memiliki situs. Untuk itu pengembangan sistem informasi DESDM perlu disosialisasikan kepada unit terkait didaerah (Distamben).

14.       Batubara akan semakin penting di masa depan dan kontribusinya dalam energy-mix nasional akan terus meningkat, antara lain karena batubara dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti briket batubara, pencairan batubara (Crude Synthetic Oil- CSO), dan gasifikasi batubara.

15.       Peraturan perundang-undangan yang baru perlu merespon perubahan paradigma pembangunan sektor mineral khususnya dalam hal prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu manfaat ekonomi dan sosial melalui optimalisasi manfaat keberadaan suatu industri pertambangan dengan tetap memberikan perlindungan kepada lingkungan.

16.       Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Batubara bertujuan mereposisikan batubara sebagai komoditi strategis.

17.       KBN 2003 cukup memadai guna menjaga kelangsungan batubara sebagai energi dalam jangka panjang, namun perlu dilakukan review terhadap KBN secara periodik guna meyesuaikan dengan perkembangan yang ada termasuk perioritas pelaksanaan programnya. Program KBN juga perlu disesuaikan dengan Blue Print Produksi Energi Nasional dan Inpres No.5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional.

18.       Undang-undang Minerba terdiri dari mineral dan batubara karena titik berat pengaturannya pada pengusahaan batubara. Ke depan batubara dapat dibuat undang-undang tersendiri apabila diperlukan, sesuai dengan perkembangan.

19.       Perlu adanya pengaturan Pemerintah/Kepres yang mengatur pengusahaan batubara termasuk pengawasannya sebagai komoditi strategis untuk pemanfaatan jangka panjang, tanpa menunggu UU Minerba, UU Energi, UU Sumber Daya Alam.

20.       Dengan maraknya penambangan batubara tanpa izin, perlu ada sanksi dalam undang-undang bagi pejabat pemerintah (pusat maupun daerah) yang menbuat kebijakan-kebijakan yang merugikan negara.

21.       Dengan meningkatnya harga BBM, masyarakat pedesaan dan industri kecil menengah membutuhkan energi alternatif dengan harga terjangkau, seperti tungku batubara. Dalam hal ini perlu dilaksanakan sosialisasi dengan mengikutsertakan PT. BA sebagai produsen batubara yang ditunjuk Pemerintah ke daerah-daerah, mengenai penggunaan tungku batubara, cara/tempat memperolehnya, dll. Guna menekan harga penggunaan tungku batubara, produksi dan penyebarannya akan lebih efisien bila dilaksanakan di sekitar sentra-sentra penambangan batubara.

22.       Guna membantu usaha Pemerintah dalam pengembangan pemanfaatan batubara dan SDM terkait, kegiatan perbatubaraan perlu dimasyarakatkan secara meluas antara lain di lingkungan sekolah menengah melalui partisipasinya dalam seminar, kunjungan lapangan atau perguruan tinggi terkait. Hal ini dimaksudkan agar para pendidik dan para siswa lebih mengenal kegiatan perbatubaraan Indonesia, yang pada akhirnya dapat menarik minat mereka untuk lebih menekuni bidang ini di kemudian hari.

23.       Pemanfaat batubara mempunyai dampak terhadap lingkungan (kesehatan, polusi, dll), pemerintah perlu meningkatkan usaha-usaha untuk mengurangi/menghilangkan dampak negatif tersebut, seperti menetapkan kebijakan-kebijakan terkait, penelitian secara intensuf, sosialisasi, dll.

24.       Coal Custom Plant direkomendasikan untuk digunakan secara bersama oleh perusahaan-perusahaan Tambang Batubara Berskala Kecil mengingat perusahaan-perusahaan tersebut jarang mempunyai Coal Preparation Plant, final stockpile dan sarana pelabuhan sendiri. Dengan menggunakan fasilitas ini dapat menjamin kualitas batubara yang dinginkan dan pasokan batubara yang berkesinambungan dalam jangka waktu panjang.

25.       Eksplorasi dan eksploitasi batubara dapat menggunakan Sistem Inversion Vertical Electrical Logging (IVEL) yaitu suatu teknologi logging untuk mengetahui lapisan batuan dengan menggunakan arus listrik yang dapat mendeteksi jenis batuan (khususnya hydrocarbon), memberikan image struktur, stratigrafi, penyebaran batuan, mengestimasi cadangan dan optimalisasi pembukaan areal.

26.       Guna menjaga keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali, Batubara berkalori rendah dinilai dapat memenuhi pasokan batubara secara kesinambungan untuk PLTU Suralaya. Namun perlu dilakukan penyesuaian dalam berbagai aspek operasional (tindakan antisipasi jangka pendek dan jangka panjang).

27.      Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki prime coking coal, yang ada semi coking coal terdapat di Kalimantan Tengah dan Papua. Pencampuran (blending) semi coking coal dengan prime coking coal dapat menghasilkan kokas. PPP tekMIRA telah melakukan double carbonatation yang menghasilkan coke.

(Dilaporkan oleh : Eko Budi Cahyono, Pokja Energi Fosil- PMG)

 

Sambutan oleh Kepala Badan Geologi (atas), Kepala Pusat Sumber Daya Geologi (tengah) dan Ketua panitia (bawah)

 

Pembicara-pembicara seminar nasional batubara

 

Peserta seminar

 

Field Trip Ke PT. Indonesia Power UBP Suralaya